Rencana Pemprov DKI mengandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit anggaran proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT), mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik.

Dewan sepakat audit keuangan secara menyeluruh untuk memastikan anggaran yang diusulkan sesuai peruntukan

"Dewan sepakat audit keuangan secara menyeluruh untuk memastikan anggaran yang diusulkan sesuai peruntukkan," ujar M Taufik, Rabu (12/7). 

Dikatakan Taufik, dewan meminta PT Jakpro selaku BUMD milik Pemprov DKI Jakarta yang ditunjuk membangun sarana dan prasarana Asian Games 2018, mempertanggungjawabkan anggaran penyertaan modal pemerintah (PMP) yang telah dialokasikan tahun sebelumnya untuk membiayai pembangunan LRT.

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengungkapkan, pihaknya berencana melakukan audit proyek LRT karena berkembang isu jika anggaran proyek tersebut kemahalan.   

"Kami sebagai pemilik harus memperhatikan kalau ada isu yang berkembang," kata Saefullah . 

Sementara Direktur Utama (Dirut) PT Jakpro, Satya Heragandhi mengatakan, pembangunan prasarana LRT setidaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 6,8 triliun dan sarana Rp 535 miliar. Anggaran itu untuk membangun LRT sepanjang 5,8 kilometer dari Kelapa Gading-Velodrome.

"Anggaran yang dibutuhkan untuk LRT total untuk prasarana dan sarana sebesar Rp 7,3 triliun. Ditargetkan rampung Agustus 2018," tandasnya.